Negara Seribu Karcis

     Di sebuah negeri yang terkenal dengan slogan “Bersih, Transparan, dan Melayani,” setiap orang yang ingin masuk ke pasar harus membeli karcis. Karcis itu bukan untuk masuk pasar, melainkan untuk melewati pintu gerbang yang dijaga oleh petugas berseragam. Anehnya, karcis itu tidak pernah tercatat di buku resmi.

“Ini demi kenyamanan bersama,” kata petugas sambil tersenyum.

Orang-orang pun mengangguk, meski dalam hati bertanya: kenyamanan siapa?

    Di negeri itu, karcis bukan sekadar kertas. Ia adalah simbol kehidupan. Dari lahir sampai mati, setiap langkah warga selalu ditemani karcis. Bayi yang baru lahir harus membeli karcis “lahir sehat.” Orang yang menikah harus membeli karcis “izin bahagia.” Bahkan orang yang meninggal pun harus membeli karcis “izin beristirahat.”

    Warga mulai terbiasa. Mereka tahu, tanpa karcis, hidup akan lebih sulit. Mau mengurus KTP? Karcis. Mau bikin SIM? Karcis. Mau lewat jalan tol? Karcis. Mau keluar dari jalan tol? Karcis lagi.

    Lucunya, karcis itu selalu berganti nama. Kadang disebut “biaya administrasi,” kadang “uang rokok,” kadang “sumbangan sukarela.” Tapi bentuknya sama: selembar kertas atau selembar uang yang berpindah tangan.

    Yang lebih lucu lagi, setiap kali warga protes, pemerintah mengeluarkan peraturan baru: “Karcis ini resmi, demi kesejahteraan rakyat.” Warga pun tertawa getir. Rupanya kesejahteraan rakyat hanya bisa dicapai lewat karcis yang tak pernah habis.

    Suatu hari, pemerintah mengadakan Festival Karcis Nasional. Semua orang wajib hadir. Di sana, pejabat tinggi berpidato dengan bangga:

“Karcis adalah budaya kita! Tanpa karcis, roda pemerintahan tidak akan berputar. Mari kita jaga tradisi ini!”

    Warga bertepuk tangan, sebagian karena takut, sebagian karena sudah lelah. Ada yang berbisik: “Kalau karcis ini budaya, berarti pungli sudah naik pangkat jadi warisan.”

    Di festival itu, ada lomba siapa yang paling cepat mengeluarkan karcis dari dompet. Ada juga parade karcis dari berbagai instansi: karcis sekolah, karcis rumah sakit, karcis jalan raya. Semua dipamerkan dengan bangga, seolah-olah itu prestasi.

    Warga mulai menyadari bahwa karcis bukan sekadar pungli kecil. Ia adalah sistem besar yang merajalela. Petugas kecil hanya menjalankan perintah. Di atas mereka, ada pejabat yang lebih besar, yang juga menunggu bagian dari karcis.

    Satirnya, setiap kali ada kasus pungli terbongkar, pemerintah langsung mengadakan konferensi pers:

“Kami akan memberantas pungli sampai ke akar-akarnya!”

Namun yang diberantas hanya petugas kecil di lapangan. Akar yang sebenarnya—yang tumbuh di kursi empuk kantor pusat—tetap dibiarkan hidup.

    Warga pun tertawa pahit. Mereka tahu, pungli bukan sekadar ulah oknum. Pungli adalah pemerintah itu sendiri, berdiri tegak dengan seragam rapi, tersenyum sambil berkata: “Ini demi kenyamanan bersama.”

    Akhirnya, warga memberi julukan baru bagi negeri mereka: Negeri Seribu Karcis. Di sana, karcis bukan hanya alat pungli, tapi juga simbol kekuasaan. Semakin banyak karcis yang bisa dikeluarkan, semakin tinggi jabatan seseorang.

    Warga hidup dalam komedi satir yang tak pernah selesai. Mereka tertawa setiap kali membeli karcis, karena kalau tidak tertawa, mereka akan menangis.

Dan di balik semua itu, pemerintah tetap bangga:

“Karcis adalah bukti cinta kami kepada rakyat.”

Rakyat pun menjawab dengan senyum getir:

“Kalau begitu, cinta kalian terlalu mahal.”